Pengadilan Agama Tenggarong Gelar Sosialisasi Eksekusi Perkara
Tenggarong, 15 Agustus 2025 – Pengadilan Agama (PA) Tenggarong menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Eksekusi Perkara yang dirangkaikan dengan Penyuluhan Pengendalian Gratifikasi, bertempat di ruang tunggu sidang PA Tenggarong. Kegiatan ini dihadiri oleh para Kuasa Hukum, perwakilan dari Bank Syariah Indonesia (BSI), serta seluruh aparatur Pengadilan Agama Tenggarong.
Acara dibuka oleh Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Bapak Samsul Bahri, S.H.I., M.H., yang dalam sambutannya menekankan pentingnya memahami mekanisme pelaksanaan eksekusi perkara secara transparan, akuntabel, dan bebas dari pungutan liar (pungli). Beliau juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen PA Tenggarong dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berintegritas, sesuai dengan prinsip good governance di lingkungan peradilan agama.
Dalam sesi sosialisasi, dijelaskan secara rinci tahapan eksekusi perkara, mulai dari pengajuan permohonan eksekusi, penetapan aanmaning (peringatan), penetapan sita, hingga pelaksanaan eksekusi oleh jurusita. Materi juga mencakup tata cara administratif dan berkas-berkas yang harus diperhatikan agar pelaksanaan eksekusi berjalan sesuai ketentuan hukum.
Kegiatan ini juga diisi dengan sesi sharing bersama para tamu undangan, antara lain kuasa hukum yang sering mendampingi pihak dalam proses eksekusi, dan Bank BSI sebagai mitra keuangan pengelola rekening biaya perkara. Dalam diskusi tersebut, para kuasa hukum berbagi pengalaman terkait prosedur pengajuan dan pelaksanaan eksekusi, sementara pihak Bank BSI menjelaskan peran mereka dalam pengelolaan dana titipan hasil eksekusi yang disimpan pada rekening resmi BSI milik pengadilan.
Melalui kegiatan ini, PA Tenggarong menegaskan kembali komitmennya untuk memastikan setiap proses penyelesaian perkara, termasuk perkara eksekusi, berlangsung tanpa adanya praktik gratifikasi atau pungli, serta tetap mengedepankan nilai keadilan dan integritas.
Kegiatan ditutup dengan pesan dari Bapak Samsul Bahri agar seluruh aparatur peradilan, mitra kerja, dan pihak berperkara dapat bersinergi dalam menciptakan pelayanan publik yang profesional, bersih, dan transparan demi tegaknya keadilan di masyarakat.
