AREA II
PENATAAN TATALAKSANA
.
Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur yang jelas serta terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
Target yang ingin dicapai:
- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di Pengadilan Agama Tenggarong menuju WBK/WBBM
- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen Pengadilan Agama Tenggarong menuju WBK/WBBM.
- Meningkatnya kinerja menuju WBK/WBBM.
Untuk mencapai target tersebut Pengadilan Agama Tenggarong melakukan upaya dengan indikator-indikator sebagai berikut :
- Membuat SOP yang mengacu pada bisnis proses
- Membuat SOP turunan yang diterbitkan oleh pusat
- Membuat SOP inovasi
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan dokumen bisnis proses pusat, SOP pusat, SOP Inovasi
4. Memastikan pelaksanaan tugas pegawai sesuai SOP dengan memasang informasi tentang alur atau prosedur layanan.
Kegiatan ini juga dilengkapi dengan pemasangan alur prosedur layanan dan foto-foto kegiatan.
5. Melakukan evaluasi SOP
6. Membuat laporan hasil evaluasi SOP
7. E-Office
Pengukuran indikator ini dengan mengacu:
- sistem pengukuran kinerja unit melalui aplikasi E-Monev, SIPP, dan Komdanas
- sistem pengukuran inndividu melalui jurnal harian melaui aplikasi E-LLK
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung aplikasi E-Monev, SIPP, Komdanas dan E-LLK.
8. Memastikan manajemen SDM dengan menggunakan Aplikasi SIKEP
9. Pelayanan publik berbasis aplikasi : penggunaan IT di PTSP, SIPP, Antrian Sidang, Aplikasi PNBP Online, adanya Website dan adanya Sosial Media (FB, IG, Youtube).
Kegitan tersebut dilengkapi dengan data pendukung: Capture Website, aplikasi layanan dan media sosial.
10. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pemanfaatan teknologi informasi per 6 bulan. Kegiatan tersebut dilengkapi dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen monitoring
11. Keterbukaan informasi publik.
Indikator yang dilakukan yang mengacu pada kebijakan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah di terapkan di pengadilan Agama Tenggarong meliputi:
- Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai sikap dan keterbukaan. Prosedur yang memadai dengan indikasi memiliki website yang mudah diakses
- Menerapkan keterbukaan informasi publik meliputi persyaratan berperkara, alur berperkara, papan panjar biaya perkara melalui spanduk/banner , website dan media sosial.
Kegiatan tersebut dilengkapi dengan data dukung: Capture anggaran DIPA di Website, Capture spanduk, Website dan Medsos.
12. Monitoring dan evaluasi.
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan informasi publik. Membuat laporan hasil monitoring yang di dukung dengan undangan, notulen, daftar hadir, foto-foto dan dokumen laporan.
Adapun eviden untuk mencapai target-target tersebut adalah sebagai berikut :
|
NO. |
INDIKATOR KINERJA |
DOKUMEN PENDUKUNG |
EVIDEN AREA II |
|
1. |
SOP Kegiatan utama |
Bisnis proses Manajemen/Kepaniteraan/Kesekretariatan SOP Manajemen/Kepaniteraan/Kesekretariatan Matrik hasil evaluasi/inventarisir SOP lama dan baru |
|
|
2. |
E-Office |
Printscreen SIPP/E-LKK SIMPEG, SIKEP, SIMARI, KOMDANAS, PNBP Online Mesin Antrian Sidang, TV Media, Website, Pendaftaran Online Laporan Hakim Pengawas Bidang terkait pengawasan TI per triwulan, Laporan rekap finger scan ke PTA tiap bulan |
|
|
3. |
Keterbukaan Informasi Publik |
SK tim ppid, meja123, meja informasi dan pengaduan Laporan ppid, meja123, meja informasi dan pengaduan serta laporan Hawasbid pertriwulan |
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Bagi pihak berperkara bisa mencontoh format gugatan dan permohonan yang tersedia diwebsite ini